Uncategorized

Tingkatkan Pelayanan Masyarakat “Tangkal Aksi Terorisme” Polsek Bantur-Polres Malang

Spread the love

OMnews-www.oegickmedianews.com-Malang-Jatim, Kabupaten Malang memiliki wilayah sangat luas. Yakni terdiri dari 33 kecamatan yang wilayah hukumnya berada di bawah naungan Polres Malang. Dalam hal ini Kapolres Malang AKBP Yade Setiawan Ujung SH, SIK, M.Si., berkomitmen meningkatkan pelayanan publik bagi masyarakat Kabupaten Malang.

Oleh sebab itu, Kapolres Malang AKBP Yade Setiawan Ujung SH, SIK, M.Si., melalui Kapolsek Bantur Polres Malang AKP Yatmo SH, untuk melaksanakan baik dalam Pelayanan Masyarakat, atau anggota yang bertugas di lapangan untuk memberikan Pengamanan di lapangan, tentunya masyarakat khususnya.

Anggota Polri di minta agar Waspada, Peka, serta mengedepankan insting Naluri Kepolisian terhadap perkembangan Situasional terhadap Pelaku Pelaku Terorrisme terafiliasi Jaringan ISIS dan Syria, tutur kapolsek kepada OMnews, Selasa (27/8/2019).

Anggota Polri di minta agar merespon cepat dengan Aksi Jaringan Tersebut, dan seluruh Personel agar pergunakan Rompi Anti Peluru, Sandang Senjata, dan Saling Back Up ( Minimal selalu melekat 2 Personel Polri ) saat Pengamanan Patroli di Lapangan, ujar Yatmo, sapaan akrab kapolsek.

Kapolsek juga menghimbau, agar waktu Jam Pelayanan di Kantor Polsek Bantur Polres Malang lebih di perhatikan lagi, himbaunya.

Sehingga tercipta Rasa Aman, Nyaman dan tidak timbul rasa takut yang mencekam di masyarakat, pungkasnya.

Sementara itu kasi humas polsek Bripka Ach Samsul, bersama Brigadir Kukuh Bayu S dengan Petugas Pelayanan SKCK/ Surat Kehilangan, dibantu PHL Bagus dan PHL Suci melaksanakan perintah orang nomor satu di jajaran kepolisian di kecamatan Bantur tersebut, dengan bentuk memberikan Pelayanan kepada Masyarakat yang Berkunjung di Mapolsek Bantur Polres Malang, dengan cara bersiaga dan Waspada Terhadap Aksi yang membahayakan Keselamatan Personel Polri dan Masyarakat.
(54m5ul)

Tentang Penulis

UU Pers No.40 Tahun 1999

Pasal 4 ayat (3) : Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh dan menyebarluaskan gagasan dan informasi.

Undang-Undang tentang Pers memberi sanksi kepada mereka yang menghalang-halangi kerja wartawan. Pasal 18 Undang-Undang tentang Pers menyatakan, "
Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berkaitan menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat 2 dan ayat 3 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak Rp 500 juta."

PT.PAGAK MEDIA-Oegick Production Malang

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!