News

Komisi II DPR RI Tunggu Pemerintah Serahkan Perppu Pilkada 2020

Spread the love

OMnews – Jakarta – Soal penundaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) DPR RI masih menunggu Pemerintah menyampaikan secara resmi atas peraturan dari pemerintah sebagaimana pengganti dari Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2020 (Perppu 2/2020) kepada DPR RI.

Dikatakan oleh ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung, bahwa Perppu Penundaan Pilkada itu sudah cukup meskipun masih belum menampung satu poin yang menjadi keputusan dalam rapat kerja 14 April 2020 lalu, yakni tentang normalisasi jadwal Pilkada Serentak menjadi 2020, 2022, 2023, 2025, dan seterusnya.

Namun, untuk kepastian pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 sudah cukup. Kami tinggal menunggu Perppu itu disampaikan secara resmi ke DPR untuk dibahas dan diambil keputusan,” ujar Doli dikutip dari salah satu media Online, Sabtu (09/05/2020) kemarin di Jakarta.

Doli juga menyampaikan bahwa dalam rapat pembahasan Perppu 2/2020 nanti, Komisi II akan melihat seluruh pandangan dan sikap dari fraksi-fraksi yang ada di DPR RI. “Tentu nanti akan kita lihat pandangan dan sikap dari fraksi-fraksi di DPR,” ujarnya

Senada disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi II DPR RI Yaqut Cholil Qoumas, Ia pun mengatakan pihaknya baru bisa mengomentari pasal demi pasal dalam Perppu setelah rapat intern Komisi II DPR RI.

“Kita akan bahas dulu secara detail pasal per pasal. Kita kan juga belum tahu isi persisnya seperti apa,” ujarnya

Lebih jauh, Wakil Ketua Umum Pemenangan Pemilu Partai Golkar menambahkan, keputusan pemerintah mengeluarkan Perppu Penundaan Pilkada merupakan keputusan hukum yang ditunggu oleh semua pihak. Apalagi setelah diambilnya keputusan politik di Komisi II DPR RI bersama Menteri Dalam Negeri dan Komisi Pemilihan Umum RI dalam Raker 14 April lalu, tentang pengunduran pelaksanaan pencoblosan Pilkada Serentak menjadi 9 Desember 2020.

“Perppu Penundaan Pilkada merupakan keputusan hukum yang ditunggu oleh semua pihak,” ujarnya

Sebelum dan lebih jauh lagi, hasil dari himpunan beberapa sumber yang di dapatkan pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – undang untuk menunda Pilkada serentak 2020 akibat pandemi COVID-19. Dan Perppu Nomor 2 Tahun 2020 itu juga ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo, pada hari Senin tanggal 04 Mei 2020 di Jakarta.

Perppu menyisipkan pasal 201A yang menjelaskan bahwa pemilihan kepala daerah serentak ditunda karena terjadi bencana non-alam dan akan dilaksanakan pada bulan Desember 2020. Kemudian, Perppu juga mengatur ketika pemungutan suara pada Desember 2020 tidak dapat dilaksanakan maka pemungutan suara dijadwalkan kembali segera setelah bencana non-alam berakhir.

Penjadwalan kembali akan dilaksanakan pada hari pemilihan dilakukan melalui mekanisme yang diatur dalam pasal sisipan 122A yang menyatakan, pemilihan serentak lanjutan dilaksanakan setelah penetapan penundaan tahapan pelaksanaan pemilihan serentak dengan Keputusan KPU diterbitkan.

Kemudian pada ayat 2 mengatur penetapan penundaan tahapan pelaksanaan pemilihan serentak serta pelaksanaan pemilihan serentak lanjutan dilakukan atas persetujuan bersama antara KPU, Pemerintah, dan DPR.

Sedangkan pada ayat (3) mengatur ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan waktu pelaksanaan pemilihan serentak lanjutan yakni diatur dalam Peraturan KPU. Pasal 122A tersebut disisipkan diantara pasal 122 dan 123, sementara pasal 201A disisipkan diantara pasal 201 dan 202. Ketentuan lain yang diubah dari Undang-undang Pilkada yaitu pasal 120 tentang penyebab penundaan pilkada.

Sementara, Wakil Ketua Komisi II DPR RI Fraksi PPP Arwani Thomafi menilai, implementasi dari Perppu Nomor 2 Tahun 2020 terkait dengan penundaan Pilkada 2020 harus selaras dengan kebijakan pemerintah dalam penanggulangan pandemi COVID-19.

Menurutnya, Komisi II DPR akan duduk bersama dengan KPU untuk menindaklanjuti perppu tersebut. Hal itu, karena dengan adanya Perppu Nomor 2 Tahun 2020, tentu harus ada perubahan di PKPU. Namun, politisi PPP itu menilai KPU sebelum merevisi PKPU sesuai dengan norma dalam perppu itu, harus memastikan terlebih dahulu sejauh mana status seluruh daerah terkait dengan status kedaruratan kesehatan masyarakat di masa Pendemi COVID-19 ini.

“Saat ini di Komisi II DPR belum ada pembicaraan secara formal terkait jadwal pembahasan Perppu Penundaan Pilkada,” terangnya

Editor. : H7/BS/SM

Publish : H7/RED

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!