Kabar polres Malang Kabar polri

Kapolres Malang Hadiri Upacara Hari Jadi Ke-75 Provinsi Jatim di Pendopo Kabupaten

Spread the love

OMnews, Kab. Malang – Jatim, Senin (12/10/2020), Kapolres Malang AKBP Hendri Umar, S.I.K.,M.H., menghadiri pelaksanaan kegiatan Upacara HUT Ke – 75 Provinsi Jawa Timur dengan tema “Semangat Nawa Bhakti, Satya untuk Jawa Timur Maju ” yang diikuti kurang lebih 150 orang. Bertempat di di Halaman Pendopo Kabupaten Malang JI. Panji No. 158, Kel. Penarukan Kec. Kepanjen.

Tampak hadir Drs. Syaichul Ghulam, MM., (Pjs Bupati Malang), Mayor Inf Teguh Prastowo (Kasdim 0818 Malang – Batu), Ahmad Fauzan, S.Sos (Ketua Komisi 1 DPRD Kab. Malang) dan Pejabat OPD di lingkungan Pemkab Malang.

“Hari ini Kapolres Malang AKBP Hendri Umar, S.I.K.,M.H., menghadiri Peringatan Hari Jadi Provinsi Jawa Timur ke-75,” ujar Kasubag Humas polres Malang Iptu Bagus Wijanarko, SH., kepada OMnews.

“Peringatan Hari Jadi Provinsi Jawa Timur pada hakikatnya adalah suatu ungkapan rasa syukur atas berkat rahmat Allah SWT Tuhan yang Maha Esa.”

Jadi Peringatan Hari Jadi Provinsi, sejatinya juga merupakan penghormatan kita terhadap lahirnya Pemerintahan Provinsi Jawa Timur, yang ditandai dengan dimulainya penyelenggaraan Pemerintahan
Provinsi Jawa Timur pada tanggal 12 oktober 1945 dengan Gubernur pertama Raden Mas Tumenggung (RMT) Ario Soerjo dan para penerus beliau, terangnya.

Perlu diketahui bahwa Masyarakat Jawa Timur yang kental dengan semangat gotong royong, kepeloporan dan kejuangan, toleran, santun dan agamis menjadi modal dasar pembangunan yang sangat fundamental sebagaimana tercatat dalam perjalanan sejarah Provinsi Jawa Timur, tutur Iptu Bagus.

Peringatan Hari jadi Provinsi Jawa timur merupakan sarana menumbuh – kembangkan rasa persatuan dan kesatuan, kebanggaan daerah, mendorong semangat memiliki dan membangun daerah serta memperkuat rasa kecintaan masyarakat di wilayah Jawa timur dalam kerangka negara Kesatuan Republik Indonesia, pungkasnya.

(Syamsoel)

Tentang Penulis

UU Pers No.40 Tahun 1999

Pasal 4 ayat (3) : Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh dan menyebarluaskan gagasan dan informasi.

Undang-Undang tentang Pers memberi sanksi kepada mereka yang menghalang-halangi kerja wartawan. Pasal 18 Undang-Undang tentang Pers menyatakan, "
Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berkaitan menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat 2 dan ayat 3 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak Rp 500 juta."

PT.PAGAK MEDIA-Oegick Production Malang

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!