Uncategorized

“Tolak Kerusuhan,” Warga Jakarta Barat Pasang Spanduk

Spread the love

Jakarta.OMNews.com – Terkait dengan adanya gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2019, di Mahkamah Konstitusi (MK), sejumlah tokoh masyarakat Jakarta Barat menegaskan untuk menolak segala bentuk aksi kerusuhan.

Hal itu disampaikan salah satu tokoh masyarakat di Kelurahan Krendang, Tambora Jakarta Barat Ustad Endang Subandi. Dirinya bersama masyarakat Jakarta Barat mengecam keras apabila ada rangkaian aksi-aksi yang berpotensi pada kerusuhan saat berjalannya proses persidangan di MK, karena hanya akan merugikan masyarakat Jakarta.

“Kita tidak ingin situasi memanas sampai berujung pada kerusuhan seperti tahun 1998 lalu. Karena yang sangat dirugikan adalah orang Jakarta,” ujarnya, Rabu (12/06/19).

Ia pun mengimbau, kepada masyarakat Jakarta khususnya Jakarta Barat, agar tidak terpengaruh dengan segala bentuk konten negatif yang mengarah pada provokasi maupun berita bohong, di seluruh lini sosial media.

“Kami mengajak agar setiap dari kita bisa menyaring sebelum sharing kabar-kabar yang belum tentu kebenarannya,” ungkapnya.

irinya juga menuturkan, masyarakat Jakarta Barat mendukung penuh aparat penegak hukum untuk mengambil tindakan tegas, jika terjadi huru-hara saat pengumuman sidang MK.

“Karena kita tidak mau ada korban. Kita ingin Jakarta tetap aman. Untuk itu, kami menolak semua bentuk aksi kekerasan yang akan merusak bangsa,” tandasnya.

Sebagai bukti ketegasan itu, mereka pun memasang spanduk berisi tulisan Kami Cinta Damai. Terlihat beberapa foto spanduk penolakan tersebut terpasang di beberapa tempat. Bahasa dalam tulisan itu pesannya cukup santai namun tegas.(red)

Editing : Samsul Arifin

Tentang Penulis

UU Pers No.40 Tahun 1999

Pasal 4 ayat (3) : Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh dan menyebarluaskan gagasan dan informasi.

Undang-Undang tentang Pers memberi sanksi kepada mereka yang menghalang-halangi kerja wartawan. Pasal 18 Undang-Undang tentang Pers menyatakan, "
Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berkaitan menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat 2 dan ayat 3 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak Rp 500 juta."

PT.PAGAK MEDIA-Oegick Production Malang

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!