Uncategorized

Dandim dan Plt Bupati Dampingi Kapolres Tulungagung Pimpin Apel Konsolidasi OKS 2019

Spread the love

Tulungagung, OMNews.com – Komandan Kodim 0807/Tulungagung Letkol Inf Wildan Bahtiar, S.I.P dan Plt. Bupati Tulungagung Drs. Maryoto Birowo, M.M mendampingi Kapolres Tulungagung AKBP Tofik Sukendar, S.I.K memimpin pelaksanaan Apel Konsolidasi Operasi Ketupat Semeru 2019 (OKS) dan Persiapan Pengamanan Sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) yang digelar oleh Polres Tulungagung di halaman kantor Pemkab Tulungagung Jl. A. Yani Timur Kabupaten Tulungagung Jawa Timur, Kamis (13/06/2019).

Melalui apel ini, Polres Tulungagung akan meningkatkan pengamanan menjelang gelaran sidang sengketa Pilpres 2019 di Tulungagung. Sidang perdana sengketa pemilihan presiden di Mahkamah Konstitusi (MK) sendiri akan digelar pada 14 Juni 2019 mendatang.

Kapolres Tulungagung menyampaikan peningkatan pengamanan tersebut dimaksudkan untuk menjaga kondusifitas di wilayah Tulungagung. Kepolisian akan terus berkoordinasi dengan jajaran TNI, pemerintahan di Tulungagung, dan tokoh agama dalam menjaga kondusifitas dan keamanan.

“Tanggal 14 ini kita sudah mulai meningkatkan pengamanan terkait dengan sidang MK. Kami dibantu oleh TNI, dengan stakeholder lainnya dan tokoh agama.” ungkap Kapolres.

Menurut Kapolres, sasaran kegiatan pengamanan nantinya meliputi tempat penting seperti kantor KPU, Bawaslu, gudang logistik, dan obyek vital yang berada di Tulungagung. Pelaksanaan pengamanan wilayah saat sidang PHPU penting digelar mengacu pada beberapa gangguan Kamtibmas yang telah terjadi pasca pelaksanaan Pemilu. Yang tidak hanya terjadi di Ibukota Jakarta, melainkan berimbas ke seluruh daerah di Indonesia.

“Termasuk di Jawa Timur, sebagaimana terdapat kasus yang jadi atensi di Jawa Timur, seperti pembakaran Mapolsek Tambelangan, Sampang,” tambah Kapolres.

Oleh karena itu, Kapolres berharap pasukan yang dikerahkan dalam pelaksanaan pengamanan kali ini selalu menyiapkan diri dan meningkatkan kewaspadaannya. Senantiasa melakukan deteksi dini terhadap kemungkinan munculnya konflik serta menjalin komunikasi dengan para tokoh agama maupun masyarakat agar tidak menimbulkan gangguan Kamtibmas. Untuk itu perlu sinergitas antara TNI, POlri, Pemda, tokoh politik, tokoh agama, tokoh pemuda, dan komponen masyarakat lainnya agar Kamtibmas di wilayah Tulungagung agar selalu terjaga.

“Kami terus monitoring terhadap kelompok yang diindikasi akan mengganggu proses jalannya sidang PHPU dan akan lakukan pencegahan sedini mungkin agar tidak menimbulkan gangguan Kamtibmas dengan terus jalin sinergitas dengan TNI, tokoh politik, tokoh agama, tokoh pemuda, dan komponen masyarakat lainnya,” tutup Kapolres.
(Red)

Editing : Samsul Arifin

Tentang Penulis

UU Pers No.40 Tahun 1999

Pasal 4 ayat (3) : Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh dan menyebarluaskan gagasan dan informasi.

Undang-Undang tentang Pers memberi sanksi kepada mereka yang menghalang-halangi kerja wartawan. Pasal 18 Undang-Undang tentang Pers menyatakan, "
Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berkaitan menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat 2 dan ayat 3 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak Rp 500 juta."

PT.PAGAK MEDIA-Oegick Production Malang

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!