Uncategorized

Kapolres Malang Pimpin Apel Konsolidasi Ops Ketupat Semeru 2019

Spread the love

Malang, OMNews.com – Telah dilaksanakan Apel Konsolidasi Operasi Ketupat Semeru (OKS ) Tahun 2019 dan Kesiapan Pengamanan Sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) yang dipimpin oleh Kapolres Malang AKBP Yade Setiawan Ujung,SH,SIK,MSi., Kamis (13/6/19), di lapangan apel Satyahaprabu Polres Malang, kabupaten Malang.

Turut Hadir dalam kegiatan tersebut, Kapolres Malang AKBP Yade Setiawan Ujung, SH,SIK,MSi., Forkopimda, dan segenap peserta Apel Konsolidasi, yang terdiri dari Anggota TNI, Anggota Polri Dari Jajaran Polres Malang.

Kapolres Malang AKBP Yade Setiawan Ujung, SH,SIK,MSi., selaku Pimpinan Apel menyampaikan bahwa Apel Konsolidasi yang dilaksanakan pada hari ini, merupakan bagian dari proses managerial yang penting untuk dilakukan dalam rangka berakhirnya kegiatan operasi ketupat Semeru 2019 dan persiapan pengamanan sidang perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU).

Pada Kesempatan ini kapolres Malang, juga menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada segenap personil di seluruh jajaran beserta instansi terkait, yang telah bersama-sama bekerja keras dengan penuh keikhlasan, meskipun dihadapkan pada berbagai dinamika situasi dilapangan guna menjamin terlaksananya Operasi Ketupat Semeru 2019, Mudik Lebaran dan perayaan Hari Raya Idul Fitri 1440 H di wilayah Kabuten Malang, berjalan dengan lancar, aman, dan kondusif.

“Menjelang dilaksanakannya sidang permohonan PHPU di Mahkamah Konstitusi (MK) yang akan dilaksanakan perdana pada tanggal 14 juni 2019, Polres Malang bersama TNI dan Instansi terkait siap mengamankan rangkaian proses tersebut.”

Lebih lanjut Kapolres menambahkan bahwa Kunci keberhasilan keamanan adalah soliditas dan sinergitas TNI-POLRI, Kita tidak bisa bekerja sendiri tanpa sinergitas dan dukungan instansi terkait dan juga seluruh lapisan masyarakat. Kita harapkan nuansa yang sudah harmonis selama ini, tetap terjaga, sehingga kita saling mengisi dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas).
(Mardiyono)

Editing : Samsul Arifin

Tentang Penulis

UU Pers No.40 Tahun 1999

Pasal 4 ayat (3) : Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh dan menyebarluaskan gagasan dan informasi.

Undang-Undang tentang Pers memberi sanksi kepada mereka yang menghalang-halangi kerja wartawan. Pasal 18 Undang-Undang tentang Pers menyatakan, "
Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berkaitan menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat 2 dan ayat 3 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak Rp 500 juta."

PT.PAGAK MEDIA-Oegick Production Malang

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!