Uncategorized

BNNK Pangkalpinang Canangkan Wilayah Bebas Korupsi

Spread the love

Pangkalpinang, OMnews (Oegickmedianews.com) — Badan Narkotika Nasional Kota (BNNK) Pangkalpinang melakukan pencanangan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) yang berlangsung di halaman kantor BNNK, Kamis (27/06/2019).

Kepala BNNK Pangkalpinang, AKBP Ichlas Gunawan mengutarakan bahwa pelaksanaan program pencanangan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM tersebut, tak lain merupakan salah satu komitmen dan upaya agar terhindar dari pungutan liar (pungli) dalam pemberantasan tindak pidana narkoba.

“Ini sebuah komitmen bahwa kami harus ikhlas untuk bisa melakukan kegiatan dengan sungguh-sungguh. Program pencanangan zona integritas in adalah pengujian integritas kami,” ujar Ichlas Gunawan dalam sambutannya mengawali acara ini.

Ia berkeinginan penuh untuk menciptakan Kota Pangkalpinang sebagai Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani.

“Kami secara pelan, tetapi pasti khususnya dalam rangka pelayanan rehabilitasi, pelayanan bagi para calon baik siswa, mahasiswa maupun pekerja dan layanan pemeriksaan urine. Kami lakukan di sini dan akan kami periksa,” tuturnya.

Pihaknya menjamin masyarakat tidak akan membayar apapun dalam mendapatkan pelayanan di BNNK Pangkalpinang.

“Tidak ada pungutan serupiah pun. Insya Allah kami jamin dan nanti, di sini ada klinik pratama khusus rehabilitasi yang refresentatif,” tukas Icklas

Kemudian, Wali Kota Pangkalpinang Maulan Aklil yang lebih dikenal Molen turut mengapresiasi kegiatan pencanangan zona integritas WBK dan WBBM oleh pihak BNNK Pangkalpinang itu.

(M.Bang/red)

Tentang Penulis

UU Pers No.40 Tahun 1999

Pasal 4 ayat (3) : Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh dan menyebarluaskan gagasan dan informasi.

Undang-Undang tentang Pers memberi sanksi kepada mereka yang menghalang-halangi kerja wartawan. Pasal 18 Undang-Undang tentang Pers menyatakan, "
Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berkaitan menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat 2 dan ayat 3 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak Rp 500 juta."

PT.PAGAK MEDIA-Oegick Production Malang

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!