Uncategorized

Plt Bupati, Dandim dan Kapolres Patroli Cek TPS Pilkades Serentak 2019 Tulungagung

Spread the love

Tulungagung, OMnews

Plt. Bupati Tulungagung Drs. Maryoto Birowo, M.M bersama Komandan Kodim 0807/Tulungagung Letkol Inf Wildan Bahtiar, S.I.P dan Kapolres Tulungagung AKBP Tofik Sukendar, SIK melakukan patroli bersama menjelang hari pencoblosan Pilkades Serentak 2019.

Kegiatan patroli tersebut dilakukan dengan mengecek langsung TPS – TPS di 6 Desa yaitu Plosokandang wilayah Kecamatan Kedungwaru, Wonorejo wilayah Kecamatan Sumbergempol, Panjerejo Wilayah Kecamatan Rejotangan, Tanjung wilayah Kecamatan Kalidawir, Desa Kalang dan Ngunut wilayah Kecamatan Ngunut yang merupakan wilayah timur Kabupaten Tulungagung.

Kegiatan meninjau TPS-TPS tersebut merupakan wujud sinergi 3 pilar Kabupaten Tulungagung yang dilaksanakan guna memastikan secara langsung di lapangan akan kesiapan para anggota panitia Pilkades Serentak 2019 dalam menyelenggarakan Pilkades tanggal 09 Juli 2019 esok hari agar dapat berjalan sesuai aturan yang berlaku.

Plt. Bupati Tulungagung Drs. Maryoto Birowo, M.M menerangkan bahwa selain mengecek kesiapan Pilkades Serentak 2019, kegiatan patroli tersebut juga dilakukan untuk mensosialisasikan pelaksanaan Pilkades Serentak 2019 agar warga masyarakat yang memiliki hak pilih tidak golput dan tidak salah dalam memahami aturan pelaksanaan pencoblosan.

“Kami juga ingin seluruh warga mengerti tentang tata cara saat hari H dan agar tidak golput,” kata Plt. Bupati Tulungagung, Senin (08/07/2019).

Dandim kepada kru Media Center Kodim mengatakan bahwa kegiatan bersama 3 pilar tersebut guna memastikan seluruh kesiapan Pilkades serentak besok dan sekaligus sebagai wujud upaya TNI dan Polri dalam menjamin keamanan warga yang memiliki hak pilih untuk ikut melakukan pencoblosan pada proses pemungutan suara.

“Kami ingin memastikan langsung seluruh persiapan berjalan dengan lancar dan sesuai aturan yang berlaku,” ucap Dandim.
(Red)

Tentang Penulis

UU Pers No.40 Tahun 1999

Pasal 4 ayat (3) : Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh dan menyebarluaskan gagasan dan informasi.

Undang-Undang tentang Pers memberi sanksi kepada mereka yang menghalang-halangi kerja wartawan. Pasal 18 Undang-Undang tentang Pers menyatakan, "
Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berkaitan menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat 2 dan ayat 3 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak Rp 500 juta."

PT.PAGAK MEDIA-Oegick Production Malang

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!