Uncategorized

Sengketa Harta Peninggalan Alm Hj Salamah, Zakiyah Lapor Ke Mapolres Lumajang

Spread the love

Lumajang, OMnews

Terkait terjualnya tanah peninggalan almarhumah Hj. Salamah, salah satu ahli waris Hj. Salamah yang bernama Zakiyah didampingi anaknya, Asrul Sani dan beberapa wartawan dari Media Nasional.id mendatangi Mapolres Lumajang, Rabu (10/07/2019) sekira pukul 09.30 wib.

Mengingat surat pengaduan yang dikirimkan ke Mapolres Lumajang dan ditembuskan ke Mapolda Jatim belum mendapatkan tanggapan dari pihak kepolisian Resort Lumajang atas sengketa tanah peninggalan almarhumah Hj. Salamah di dusun Serbet, Desa Purwosono, Kecamatan Sumbersuko, Kabupaten Lumajang yang dijual oleh ahli waris yang lain, Asrul Sani bersama Zakiyah menanyakan dan membuat laporan ke Mapolres Lumajang.

Di dalam ruang SPK Mapolres Lumajang, Zakiyah dan Asrul Sani pun meminta petunjuk atas permasalahan tersebut dan diarahkan ke Kasat Reskrim, sayangnya Kasat Reskrim Polres Lumajang sedang ada di Bali dan dijanjikan apabila sudah datang, pihak Asrul Sani akan mendapatkan panggilan dari Kasat Reskrim.

Sementara itu H. Mahmud, ahli waris Hj. Salamah yang dilaporkan saat ditemui oleh tim media menyampaikan, “Tanah yang mana yang di permasalahkan, kalau dulu memang pernah diurus sampai ke pengadilan, tapi sudah berhenti mas. Dan tanah itu Hj. Salamah sendiri yang menjual, bukan saya. Kalau Zakiyah itu memang saudara tertua, dulu kan orang tua biasa kalau ngasih bagian tidak sama. Karena dulu ada yang berani sama orang tua dan ada yang nurut, maka dari itu yang jelas anak yang di percaya sama nurut ke orang tua itulah yang mendapatkan bagian paling banyak” terangnya.

Menanggapi masalah itu Asrul Sani mengatakan kalau H. Abdul Salam/ kakeknya meninggal tahun 1983 sedang pembagian waris tersebut dilakukan di tahun 1984 sesuai C desa Purwosono dimana semua peralihan harta peninggalan H. Abd. Salam dibagikan dengan keterangan, kasih di th 1984. “Kalau kakek saya meninggal di tahun 1983 kemudian di tahun 1984 ada pembagian harta ke anak-anaknya, apa mungkin bisa ?….,” ujar Asrul Sani.

“Karna ibu saya tidak pernah tahu kalau tanah peninggalan itu sudah dibagi-bagikan, apalagi tanah peninggalan Hj. Salamah sudah dijual oleh pak Lik Machmud juga tanpa adanya rundingan sama ahli waris yang lain, padahal H. Machmud lah yang mendapatkan paling banyak,” ujar Asrul Sani jengkel.
(Nart0/Sul)

Tentang Penulis

UU Pers No.40 Tahun 1999

Pasal 4 ayat (3) : Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh dan menyebarluaskan gagasan dan informasi.

Undang-Undang tentang Pers memberi sanksi kepada mereka yang menghalang-halangi kerja wartawan. Pasal 18 Undang-Undang tentang Pers menyatakan, "
Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berkaitan menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat 2 dan ayat 3 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak Rp 500 juta."

PT.PAGAK MEDIA-Oegick Production Malang

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!