Uncategorized

Menelusuri Sentuhan Infrastruktur PUPR di Makassar

Spread the love

Jakarta, OMnews
– Makassar merupakan kota metropolitan terbesar di Kawasan Timur Indonesia yang letaknya di pesisir barat daya Pulau Sulawesi dan berbatasan dengan Selat Makassar. Memiliki luas daratan 199.26 km2 dan jumlah penduduk lebih dari 1.6 juta jiwa, menjadikan kota ini berada pada urutan kelima kota terbesar di Indonesia setelah Jakarta, Surabaya, Bandung dan Medan.

Untuk mendukung pengembangan kota Makassar, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus membangun sejumlah infrastruktur diantaranya yaitu Revitalisasi area Kampus Universitas Hassanudin, Kolam Regulasi Nipa-Nipa serta Bendungan Karraloe.

Baca Berita terkait

KUNKER komisi I DPR RI, di Sarang PASMAR 2 Sidoarjo

Kementerian PUPR Siapkan Langkah Antisipasi Musim Kemarau

Biro Komunikasi Publik
Kementerian PUPR Dalam press releasenya, Sabtu (13/7/19), mengatakan,
Pada tahun 2018 Kementerian PUPR telah berhasil merevitalisasi lingkungan Kampus Universitas Hassanudin (Unhas) dengan merubahnya menjadi Ruang Terbuka Hijau (RTH). Lewat sentuhan infrastruktur PUPR, lingkungan Kampus Unhas dapat lebih luas dirasakan manfaatnya untuk masyarakat sekitar. Fasilitas RTH yang disediakan, seperti Lapangan Bola, Lapangan Basket, Danau Ruang Kca dan lainnya, menjadi ruang publik baru bagi masyarakat, terangnya.

Di bidang Sumber Daya Air (SDA), Kementerian PUPR melakukan langkah antisipasi banjir dengan membangun Kolam Regulasi Nipa-Nipa dihulu Sungai Talo dengan Daya Tampung 84 Ha dan Kapasitas 3,58 Juta m3. Beralih ke Wilayah Jeneponto, bagian selatan Kota Makassar, saat ini tengah dibangun Bendungan Karalloe dengan luas keseluruhannya mencapai 230,59 Ha dan Luas Genangan 145 Ha. Nantinya bendungan tersebut akan menjadi sumber irigasi pertanian warga di Kabupaten Jeneponto dan Kabupaten Gowa, perjelasnya.

Saksikan cerita perjalanan di Makassar, Sulawesi Selatan selengkapnya di Journey – Metro TV pada Sabtu, 13 Juni 2019 pukul 10.00 WIB, tutupnnya.
(Zn/red)

News pos

Tentang Penulis

UU Pers No.40 Tahun 1999

Pasal 4 ayat (3) : Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh dan menyebarluaskan gagasan dan informasi.

Undang-Undang tentang Pers memberi sanksi kepada mereka yang menghalang-halangi kerja wartawan. Pasal 18 Undang-Undang tentang Pers menyatakan, "
Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berkaitan menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat 2 dan ayat 3 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak Rp 500 juta."

PT.PAGAK MEDIA-Oegick Production Malang

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!